Langsa – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh melakukan pemantauan langsung terhadap kinerja notaris di wilayah kota Langsa, Kamis (22/5/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pembinaan berkala yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Aceh.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Purwandani H. Pinilihan yang didampingi oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Hendri Rahman dan anggota MPD Aceh Timur, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan ketaatan notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pemeriksaan ini mencakup dokumen protokol notaris, pelaksanaan tugas harian, serta kepatuhan terhadap prosedur cuti dan potensi status tidak aktif.

“Cuti bukan sekadar izin absen. Notaris yang mengambil cuti harus mengikuti prosedur yang jelas dan tidak boleh menjalankan jabatannya selama masa cuti. Ini diatur tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,” kata Purwandani saat pemeriksaan.

Ia juga mengingatkan bahwa pemberhentian sementara hingga tetap bisa diberlakukan jika notaris terbukti melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat jabatan.

Sebelumnya Kanwil Kemenkum Aceh juga melakukan pemantauan langsung terhadap kinerja notaris di wilayah Kutacane, Aceh Tenggara.

Selain aspek administratif, Kabid AHU Hendri Rahman juga menekankan pentingnya profesionalisme dan independensi dalam setiap akta yang dibuat notaris. Hal ini untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa kenotariatan.

“Kita tidak ingin ada praktik notaris yang hanya formalitas. Akta notaris adalah dokumen otentik yang berdampak hukum. Kalau integritasnya bermasalah, dampaknya luas,” tambah Hendri.

Menurutnya, pembinaan semacam ini akan terus dilakukan secara berkala di seluruh wilayah kerja Aceh.

Kegiatan pemantauan ini sekaligus menjadi sarana dialog terbuka dengan notaris. Kemenkum Aceh berharap, melalui pengawasan yang intensif dan partisipatif, kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Langsa – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh memberikan penguatan kepada Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di Langsa pada Kamis (22/5/2025). Penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PBH dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, mengatakan bahwa bantuan hukum adalah salah satu hak dasar bagi masyarakat yang kurang mampu.

"Kami ingin memastikan bahwa PBH di Langsa dapat memberikan layanan yang efektif dan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Penguatan ini akan membantu mempercepat proses bantuan hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Meurah juga menambahkan, penguatan ini dilakukan agar PBH dapat memberikan layanan yang lebih profesional dan transparan.

"Melalui ini, kami berharap PBH dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat yang kurang mampu," kata Meurah.

Selain itu, dalam kegiatan ini, Kemenkum Aceh juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara PBH dan lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa layanan hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu.

Banyak warga Langsa yang belum sepenuhnya memahami prosedur mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu, Kemenkum Aceh juga berencana untuk melakukan sosialisasi mengenai hak-hak hukum bagi masyarakat.

"Kami akan terus berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar mereka tahu bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum yang layak," tambah Meurah.

Dengan penguatan ini, Kemenkum Aceh berharap PBH di Langsa dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Kutacane – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh melakukan pemantauan langsung terhadap proses pendaftaran Koperasi Merah Putih di salah satu kantor notaris di Kutacane, Aceh Tenggara, Selasa (21/5/2025).

Bersama Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Mahdi Efendi, ia mengakui pemantauan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan administratif sekaligus edukasi terhadap tata cara pendirian badan hukum koperasi.

Fokus utama pemantauan kata Meurah untuk memastikan bahwa proses pendirian koperasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya peran strategis notaris dalam pembuatan akta pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi.

“Notaris memegang peranan penting sebagai pintu awal legalitas. Akta pendirian koperasi yang mereka buat harus sah, lengkap, dan memenuhi unsur formal. Tanpa itu, koperasi tidak bisa diakui sebagai badan hukum,” ujar Meurah Budiman.

Pendaftaran Koperasi Merah Putih di wilayah ini menjadi perhatian karena dikaitkan dengan semangat ekonomi kerakyatan. Kemenkum Aceh menyebut proses pendaftaran koperasi semacam ini harus menjadi contoh transparansi dan kepatuhan terhadap sistem hukum nasional.

Meurah juga menekankan pentingnya sinergi antara Kemenkum, notaris, dan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih prosedur.

“Kita dorong agar setiap koperasi yang lahir bukan hanya administratif, tapi juga beroperasi dengan prinsip ekonomi yang sehat,” tambahnya.

Langkah pemantauan ini akan terus dilanjutkan ke wilayah lain di Aceh. Selain sebagai bentuk pembinaan, Kemenkum Aceh berharap kehadiran negara melalui fungsi pengawasan dapat memberi kepercayaan lebih kepada masyarakat dalam membangun usaha berbasis koperasi secara legal dan berkelanjutan.

Aceh Tenggara – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Aceh Tenggara, Heri Al Hilal, dalam kunjungan kerja yang berlangsung Rabu (21/5/2025).

Dalam pertemuan itu, Meurah melihat potensi besar komoditas lokal yang dimiliki daerah tersebut, khususnya gula aren, untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis (Indigeo).

Menurut Meurah, gula aren asal Aceh Tenggara memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari produk serupa di daerah lain. Cita rasa khas, teknik pengolahan tradisional, serta kondisi geografis yang mendukung dinilai sebagai faktor penting yang mendasari pendaftaran indigeo.

“Pendaftaran Indikasi Geografis adalah bentuk perlindungan hukum terhadap potensi lokal. Ini bukan hanya soal branding, tapi juga pengakuan atas nilai budaya dan ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya.

Meurah juga menjelaskan bahwa pendaftaran indigeo memberikan manfaat jangka panjang. Selain melindungi nama produk dari klaim wilayah lain, indigeo juga meningkatkan nilai jual, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi tawar petani serta pelaku usaha lokal. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat daya saing produk unggulan daerah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Aceh, Purwandani, turut mendampingi dalam kunjungan tersebut. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengusulan indigeo.

“Perlu ada pemetaan potensi, dokumentasi pengetahuan tradisional, dan dukungan dari kelompok tani atau koperasi. Kami dari Kanwil siap mendampingi seluruh prosesnya,” kata Purwandani.

Wakil Bupati Heri Al Hilal menyambut baik dorongan dari Kemenkum Aceh tersebut. Ia menyatakan komitmennya untuk mendorong OPD terkait agar segera berkoordinasi dan menindaklanjuti proses identifikasi produk yang dapat diajukan sebagai indigeo.

“Kami melihat potensi ini sangat strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah kabupaten siap mendukung penuh,” ucapnya.

Kemenkum Aceh melalui program "Kemenkum Aceh Menyapa, Pasti Bereh" terus mendorong kabupaten/kota di seluruh Aceh untuk mengenali, melindungi, dan memanfaatkan kekayaan komunalnya. Indikasi Geografis menjadi salah satu instrumen strategis yang tidak hanya menjamin legalitas produk, tetapi juga melestarikan identitas budaya dan pengetahuan lokal yang telah diwariskan turun-temurun.

Kutacane - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh menyambangi Pemkab Aceh Tenggara dalam agenda audiensi bersama Wakil Bupati Heri Al Hilal, Rabu (21/5/2025).

Audiensi ini merupakan bagian dari program "Kemenkum Aceh Menyapa, Pasti Bereh" yang digagas untuk memperkuat layanan hukum hingga ke tingkat desa.

Kepala Kanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Ia mendorong Pemkab Aceh Tenggara melakukan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di desa-desa.

“Legalitas koperasi harus kuat. Kami siap bantu fasilitasi lewat notaris,” kata Meurah.

Tak hanya itu, Meurah juga menyinggung pentingnya harmonisasi peraturan daerah (Perda) agar selaras dengan kebijakan pusat.

“Perda yang sinkron akan mencegah tumpang tindih aturan. Ini penting demi pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.

Kepala Divisi PPPH, Muhammad Ardiningrat Hidayat, juga turut hadir. Ia menekankan perlunya Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa.

“Masyarakat harus mudah mengakses bantuan hukum secara gratis. Posbankum Desa jadi solusi,” ucap Ardiningrat.

Wabup Aceh Tenggara, Heri Al Hilal, menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap program Kemenkum.

“Program ini bagus. Kami siap dukung dan realisasikan di lapangan,” kata Heri.

Program "Kemenkum Aceh Menyapa" diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kemenkum Aceh dan pemerintah daerah dalam pemerataan layanan hukum hingga ke pelosok desa.